Medan –
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby menyebut bahwa masih ada pengutipan uang di sekolah-sekolah di Sumut. Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi menanyakan alasan Bobby tak melaporkan hal itu.
Awalnya, Edy tengah membahas soal Angka Partisipasi Murni (APM) SMA di Sumut yang masih rendah. Edy lalu menyebut bahwa sudah ada 24 SMA/SMK yang dibangunnya selama menjadi gubernur.
“APM, saya Gubernur Sumut melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun. Saya bukan wacana, tapi kebutuhan kita sampai 96, dalam rangka melengkapi setiap setingkat SMA di seluruh kabupaten dan kota, tapi bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas dengan memprioritaskan APBD kita minimal 20 persen,” kata Edy saat debat, Rabu (30/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy menyebut pembangunan itu sempat terhenti karena adanya refocusing anggaran ke COVID-19. Oleh karena itu, kata Edy, selama menjabat dia hanya bisa membangun 24 SMA/SMK.
“Dari 20 persen itu, memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refocusing untuk terjadinya darurat COVID-19, sehingga saya hanya mampu menyiapkan 24 SMA/SMK, itu satu APM-nya yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Hal lainnya yang menurut Edy perlu dilakukan untuk meningkatkan APM adalah dengan menyiapkan kurikulum yang baik. Edy juga mengklaim bahwa sejak tahun 2022, APM di Sumut meningkat sebanyak 0,68 persen.
“Kedua menyiapkan kurikulum-kurikulum, menyiapkan kegiatan tuntutan pendidikan yang kita pastikan untuk memberikan tenaga didik dan pendidik, sehingga bisa berjalan pembelajaran kepada anak-anak kita. APM ini sangat penting, tapi yang pastinya mulai tahun 2022, sudah meningkat 0,68 persen, walaupun hanya kecil,” ujarnya.
Kemudian, pembawa acara memberikan kesempatan kepada Bobby Nasution untuk memberikan tanggapan. Lalu, Bobby menyampaikan bahwa ada dua persoalan yang didapatkan oleh pihaknya terkait dengan APM ini.
“Pak Edy kami keliling kabupaten/kota di Sumut dalam masa kampanye, kalau boleh kasih info soal masalah APM ini, yang SMA dibandingkan SMP dan SD yang paling rendah, kalau boleh kasih informasi ada dua persoalan yang kami dapatkan di lapangan,” ujarnya.
Permasalahan pertama, kata Bobby, adalah masih adanya kutipan pembayaran yang dikutip di SMA/SMK. Kedua, adanya kebiasaan masyarakat di suatu daerah yang lebih memilih anaknya untuk bekerja setelah lulus SMP.
Kemudian, Bobby menanyakan langkah konkret Edy untuk mengatasi fenomena warga yang memilih untuk langsung bekerja dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA.
“Pertama karena masalah ekonomi, karena masih ada kutipan-kutipan, bayaran-bayaran untuk anak SMA, SMK di Sumut. Kedua ini masalah ada di beberapa kabupaten yang memang anak-anaknya setelah selesai SMP, memang kebiasaannya atau kebudayaannya ini langsung lanjut kerja. Saya ingin tanya pak, soal persoalan yang kedua saja, kalau kita-kira nanti anak-anak kita habis lulus SMP itu langsung kerja, gimana kira-kira konkretnya?” tanya Bobby.
Edy pun menjawab bahwa yang dibahas dalam sesi debat itu adalah APM, bukan soal pengutipan dan pelanggaran. Edy lalu menanyakan alasan Bobby tidak melaporkan jika memang menemukan adanya pengutipan-pengutipan itu.
“Yang ditanyakan angka partisipasi, jadi angka partisipasi ini bukan kutipan, pelanggaran. Kalau memang tahu itu ada kutipan seperti itu, kenapa tak dilaporkan?. Kenapa kepala dinas yang melakukan hal itu malah menjadi dinaikkan, bukan itu persoalannya,” jelas Edy.
“Ini angka APM ini angka partisipasi yang harus kita terus bina. Bukan IPM, indeks, bukan, ini partisipasi, memang nilai, ekonomi mempengaruhi, tapi yang perlu dicatat kehadiran seorang gubernur untuk menanggapi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas, sehingga motivasi orang tua bisa menjadikan partisipasi kita semua dalam mendidik anak-anak kita,” pungkasnya.
(dhm/dhm)
