Medan –
Tim Hukum pasangan calon (Paslon) Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mengungkapkan jika ada polisi berpangkat bintang 1 di Polda Sumut yang ikut cawe-cawe di Pilgub Sumut 2024. Selain itu, mereka juga menerima laporan terkait ASN di sejumlah kabupaten/kota yang sudah mulai mengumpulkan data masyarakat.
Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, mengingatkan agar ASN, TNI/Polri harus netral di Pilgub Sumut 2024. Sebab hal itu sudah di atur dalam undang-undang.
“Kami ingin ingatkan kembali bahwasanya ASN, TNI dan Polri harus tetap netral karena mereka diamanahkan oleh undang-undang sebagai orang yang harus netral dalam pelaksanaan Pilkada ini,” kata Yance Aswin saat konferensi pers di Medan, Selasa (29/10/2024).
Yance menyebutkan jika mereka mendapat banyak laporan jika lurah di sejumlah kabupaten/kota sudah menggerakkan kepala lingkungan (kepling). Para kepling itu diminta untuk melakukan intimidasi dan pengumpulan data dari masyarakat.
“Namun demikian kami banyak menerima laporan, ada yang di Labura, ada yang di Asahan, ada yang di Tebing Tinggi, ada yang di Langkat, bahkan di Medan ini, dimana ASN itu khususnya yang namanya lurah sudah menggerakkan kepling-keplingnya untuk melakukan intimidasi dan pengumpulan data daripada masyarakat,” ucapnya.
Sehingga mereka meminta agar Bawaslu hingga TNI melakukan pengawasan melekat terhadap praktik seperti itu. Hal itu agar tidak terjadi pertikaian di masyarakat dan Pilkada berjalan secara damai.
“Kami meminta kepada Bawaslu, KPU, Polri, dan TNI untuk melakukan pengawasan yang melekat terhadap hal itu, jangan sampai Pilkada yang kita harapkan damai dan berjalan secara baik malah akhirnya menjadi bumerang, terjadinya pertikaian di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Yance mengungkapkan jika ada polisi berpangkat bintang 1 di Polda Sumut yang telah cawe-cawe di Pilgub Sumut. Dia meminta agar Kapolda Sumut menghentikan perbuatan anak buahnya itu.
“Kami sangat yakin Bapak Kapolda, Bapak Whisnu Hermawan adalah orang yang elegan dan patriotik, dia tidak mau ada aparat penegak hukum yang namanya polisi coba-coba ikut cawe-cawe dalam proses Pilkada ini, Pak Kapolda kami ingin sampaikan ada PJU anda yang berpangkat bintang 1 sudah mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, hentikanlah karena masih ada proses waktu dan kami masih percaya sama Polri akan tetap netral dalam proses ini,” ucapnya.
Menurut Yance, semua pihak telah tahu soal cawe-cawe polisi bintang 1 itu. Masyarakat juga dinilai telah mengetahui soal bentuk cawe-cawe polisi bintang 1 itu.
“Saya ingin menjelaskan soal PJU bintang 1 tadi yang sudah cawe-cawe, saya pikir masyarakat Sumatera Utara hampir melek semua, saya pikir kalian wartawan juga sudah tahu itu, cuma sejauh mana langkah dan kegiatan saya pikir semua orang sudah tahu,” jelasnya.
Mereka meminta agar polisi bintang 1 itu tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukannya sebagai polisi. Dia menegaskan jika saat ini presiden itu Prabowo bukan Jokowi.
“Cuma hari ini karena pemerintahannya adalah pemerintah Prabowo, maka saya ingatkan kembali, kalau kemarin pemerintah Jokowi mungkin saja dia pingin menjadi bintang 2 tapi tidak mungkin dengan cara-cara ini bisa menjadi bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi bintang 2 kalau dia menciderai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan, berlaku saja secara fair,” tutupnya.
(mjy/mjy)