Denpasar –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle atau merombak kabinet hari ini, Senin (19/8/2024). Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar I Nyoman Subanda menilai Jokowi menjalankan politik strategis di balik reshuffle kabinet.
Salah satu pergantian menteri yang menunjukkan politik strategis Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly diganti oleh Supratman Andi Agtas.
Subanda berpendapat Jokowi ingin memastikan program-program dan idenya berjalan di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, harus ada keterikatan dan mempunyai hubungan dan terafiliasi dari Jokowi maupun Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Maka dari itu penggantinya pasti orang-orang yang kira-kira punya afiliasi dari kedua ini, Jokowi dan Prabowo. Bukan semata-mata sentimen di PDIP ada konflik, saya kira tidak sedangkal itu, tapi strategis,” ujar Subanda saat dihubungi detikBali, Senin.
Menurutnya, dicopotnya Yasonna sebagai Menkumham bisa saja terkait dengan pidato kebangsaan Jokowi pada Jumat lalu. Dalam pidatonya, Subanda melihat bahwa Jokowi banyak capaian-capaian yang tidak maksimal salah satunya di bidang hukum.
“Bisa saja (Yasonna di-reshuffle karena itu), kalau kita dilihat dari aspek-aspek politik dan kinerja di pemerintah bisa saja,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undiknas itu.
Menurut Subanda, Jokowi bisa saja melihat secara manajemen pemerintahan ada kinerja yang tidak maksimal dari menteri-menteri yang diganti.
“Jadi misalnya karena pemerintah itu dianggap tidak efektif tidak bekerja maksimal atau kinerjanya tidak bagus, ada capaian-capaian yang mau dikejar. Biasanya dua hal itu,” jelas Subanda.
Namun, ia menilai sebenarnya pergantian kabinet kali ini tidak terlalu urgent. Subanda menegaskan tidak ada jawaban tegas terkait alasan reshuffle menjelang jabatan Jokowi berakhir.
“Hampir semua tidak menjawab dengan lugas kenapa reshuffle, artinya jawaban lugas tidak ada tapi Pak Jokowi langsung yang berkomentar bahwa ini untuk efektifitas pemerintahan,” bebernya.
Biasanya, Subanda melanjutkan, dari sisi politik ada unsur tekanan dan negosiasi di dalamnya. “Itu biasanya terjadi kalau misalnya tiba-tiba diganti ternyata yang bersangkutan tidak bagus komunikasi politiknya, atau ada tuntutan dari publik,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, ada empat posisi menteri dan wamen yang digantikan. Mulai dari Menkumham, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo).
Setelah reshuffle, posisi Menkumham yang sebelumnya dijabat oleh Yasonna Laoly, kini diisi oleh Supratman Andi Agtas. Kemudian, posisi Menteri ESDM yang sebelumnya dijabat oleh Arifin Tasrif, kini diisi oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sementara untuk posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil Lahadalia, kini diisi oleh Rosan Roeslani yang sebelumnya adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Untuk posisi Wamenkominfo diisi oleh Angga Raka Prabowo, yang akan membantu Menkominfo Budi Arie Setiadi.
(hsa/gsp)
