Jokowi Kritik APBD Besar Cuma Bagi-bagi Hibah, Sekda Badung: Itu Evaluasi

Jokowi Kritik APBD Besar Cuma Bagi-bagi Hibah, Sekda Badung: Itu Evaluasi




Badung

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung buka suara terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ada daerah yang memiliki anggaran daerah besar namun hanya digunakan untuk memberikan hibah-hibah yang tidak jelas. Sekretaris Daerah Badung Adi Arnawa mengatakan Pemkab Badung selama ini telah menjalankan program-program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama menyangkut program hibah yang digencarkan Badung sudah terukur cermat dalam APBD.

Arnawa memahami penyampaian Presiden Jokowi terkait ada daerah dengan APBD besar yang hanya bagi-bagi dana hibah adalah arahan untuk bahan evaluasi. Baginya, arahan tersebut hal positif yang disampaikan untuk semua pemerintah daerah di Indonesia, tidak hanya Badung.

“Apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi itu satu bahan evaluasi. Pak Presiden menyampaikan seperti itu bukan bagaimana. Ini kan artinya pemberitahuan, bukan untuk Badung saja, tapi untuk semua daerah yang tentu memiliki anggaran (besar) dan harus memiliki program yang jelas,” kata Arnawa ditemui seusai membuka Darmasaba Festival, di Kecamatan Abiansemal, Kamis (15/8/2024) malam.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski tak secara gamblang menyebut daerah mana, penyampaian Jokowi itu menimbulkan spekulasi publik. Di sisi lain, Arnawa menyebut itu hal yang bagus yang justru jadi bahan introspeksi bagi Pemkab Badung agar hati-hati dalam mengelola anggaran daerah ke depannya.

“Kami justru berterima kasih. Saya kira nggak ada masalah itu. Bagus malah bagi kami memberikan imbauan, mengingatkan kepada kita untuk ke depan perlu hati-hati. Sebab banyak hal yang harus kita lakukan termasuk beliau mendorong bagaimana membangun rumah sakit, terutama dalam bidang kesehatan, dan termasuk bagaimana meningkatkan fasilitas pendidikan,” bebernya.

Arnawa menyinggung program hibah Pemkab Badung lewat program ‘Badung Angelus Buana’ adalah upaya membantu pembangunan merata di wilayah Bali. Juga membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhannya, baik untuk infrastruktur hingga kebutuhan adat-istiadat.

“Kami di Badung jelas, program kami bagaimana membantu masyarakat. Di nomenklatur (Undang-Undang) disebutkan ada hibah, penyertaan modal, pemberian barang dan jasa. Memang kan besaran hibah di Badung itu cukup besar karena kebetulan PAD (pendapatan asli daerah) kami besar,” tegas Adi.

Ia menegaskan Pemkab Badung akan selalu berbenah dan perlu proses dalam meningkatkan program daerah. Dengan proyeksi pendapatan Rp 11 triliunan lebih, Badung saat ini sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan penting. Satu di antaranya infrastruktur jalan untuk mengatasi masalah macet di kawasan selatan.

Proyek pembangunan jalan lingkar selatan yang melintasi beberapa desa di Kecamatan Kuta Selatan. Menurut Adi, Pemkab Badung menggelontorkan dana Rp 250 miliar pada 2024 dan akan ditambah Rp 300 miliar di tahun depan sampai proyek itu selesai.

“Kami sudah mau membangun jalan di lingkar barat Kuta Selatan (Pecatu). Jadi itu untuk mengurai macet di GWK dan sekarang sudah pembebasan lahan, sampai tuntas. Bagaimana macet ini supaya bisa teratasi,” sebut pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Adi Arnawa juga menyinggung program subsidi kredit usaha mikro Rp 25 juta yang biaya bunganya dibayar Pemkab Badung melalui APBD. Begitu pula pemerintah melalui perusahaan daerah pangan membuat program beli gabah petani sebagai garansi dan kepastian harga atas hasil produksi petani lokal.

Adapun program di bidang kesehatan, terdapat sejumlah pembangunan rumah sakit baru di kawasan utara Badung, hingga program pendidikan berupa seragam gratis bagi siswa SD dan SMP yang jadi kewenangan kabupaten.

Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, Jokowi mengkritik adanya kabupaten yang memiliki anggaran daerah besar namun arah penggunaannya tidak jelas. Ia menyebut anggaran daerah tersebut hanya digunakan untuk memberikan hibah-hibah yang tidak jelas.

Jokowi menilai hibah-hibah tersebut sudah menjurus ke arah kepentingan politik si pemimpin daerahnya.

“Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas. Banyak dipakai untuk hibah-hibah ini tentu saja arahnya ke politik,” beber Jokowi saat memberikan arahan kepada Pj Gubernur di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Padahal, Jokowi menilai anggaran itu sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan produktif daerah lainnya, misalnya saja untuk urusan kesehatan dan pendidikan. Jokowi memaparkan anggaran yang digunakan untuk hibah politik yang dia sebutkan tadi seharusnya bisa menjadi 10 rumah sakit dan juga universitas atau perguruan tinggi.

“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas juga bisa. Hal-hal yang berkaitan pendidikan dan kesehatan,” tutur Jokowi.

(nor/gsp)



Source link

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *